Jakarta | AndoraNews : Negara membutuhkan sosok Jaksa Agung yang kuat di tangan kedaulatan rakyat. Dengan adanya pergantian Jaksa Agung, maka ke depan bisa jadi ukuran apakah institusi kejaksaan tetap bisa mampu lebih baik atau sebaliknya. Jaksa agung
Pergantian Jaksa Agung, juga bisa jadi parameter, walaupun Jaksa Agung baru bila di dalam institusi sendiri atau para jaksa memang bisa mempertahankan lembaganya tetap konsisten terhadap penindakan korupsi.
Meskipun Jaksa Agung baru, tetapi para unsur pimpinan lembaga Adhyaksa saat ini semestinya mampu mendorong Jaksa Agung sebagai pimpinan lembaga agar lembaga Adhyaksa tetap konsisten dalam penegakan hukum.
“Terutama kasus korupsi yang sangat diharapkan oleh rakyat demi kepentingan negara,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) MataHukum, Mr Mukhsin Nasir, dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (02/06/2025).
“Artinya, kekuatan lembaga Adhyaksa ada di tangan kedaulatan rakyat bukan sekedar dari pengamanan aparat pengamanan saja,” katanya.
Karena, lanjut Mukhsin, jangankan kekuatan Jaksa Agung yang harus mendapat dukungan kedaulatan rakyat, Presiden sekalipun sebagai Kepala Negara juga kekuatannya dari kedaulatan rakyat.
“Karena kekuatan rakyatlah bisa menggulingkan suatu pemerintahan
Meskipun kekuatan rakyat dihadang dengan pengamanan aparat negara tapi tidak akan mampu mengalahkan kekuatan kedaulatan rakyat,”. tutur Mukhsin.
Dia menambahkan,
sosok Jaksa Agung harus mampu melakukan penegakan hukum, khususnya kasus korupsi, tidak merasa takut adanya serangan koruptor lalu minta perlindungan dari unsur aparat negara.
Menurut Mukhsin, Jaksa Agung punya kekuatan super besar dari kekuatan kedaulatan rakyat asalkan jaksa agung mampu mewujudkan harapan rakyat terhadap penegakan hukum, khususnya kasus korupsi yang sudah semakin merajalela di negeri ini.
“Jadi harus memakai kekuatan dukungan rakyat yang mengharapkan perubahan konstitusi atau reformasi adalah gerakan kekuatan rakyat, yang mengharapkan penegakan hukum terhadap para koruptor kasus korupsi adalah kekuatan rakyat,” tuturnya.
Mukhsin mengambil contoh kecil yakni keadilan penegakan hukum karena kekuatan rakyatlah kasus sambo tidak bisa dibendung oleh institusi Polri, sehingga seorang Sambo yang berpangkat jenderal bintang tiga tidak bisa lolos dari jeratan hukum.
Contoh lain kasus Joko Chandra, karena kekuatan rakyatlah kejaksaan tidak bisa membendung kasus Joko Chandra banyak menyeret para petinggi
Bahkan Prabowo pun sebagai Kepala Negara juga mengingatkan, bahwa kekuasaan dan kedaulatan berada di tangan rakyat sepenuhnya.
“Sehingga, dalam menjalankan kepemerintahan, menurut Presiden Prabowo, harus untuk kepentingan rakyat,” kata Mukhsin.
Maka menurut Mukhsin, Presiden Prabowo harus bisa memberi kepercayaan kepada seorang Jaksa Agung tidak akan ragu-ragu atau rasa takut terhadap para koruptor bila ada sinyalemen yang muncul dari sekelompok tertentu bahwa ada gerakan perlawanan dari para koruptor,
Jaksa agung tidak perlu gentar dengan isu,-isu itu. Jaksa Agung harus yakin kekuatan rakyat ada di balik Jaksa Agung dan Prabowo sebagai Kepala Negara.
“Institusi Kejaksaan RI perlu wajah baru Jaksa Agung ke depan untuk wajah kepemimpinan era Presiden Prabowo,” tutur Mukhsin Nasir. (sri)
