Banda Aceh | AndoraNews: Usulan kerjasama yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, terkait pengelolaan bersama empat pulau yang baru-baru ini diklaim sebagai bagian dari wilayah Sumut, mendapat penolakan tegas dari tokoh Aceh, Muzakir Manaf. Aceh
Dalam pertemuan dengan Forum Bersama (Forbes) anggota DPR/DPD RI asal Aceh yang digelar pada Jumat malam (13/6/2025) di Pendopo Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menyampaikan sikapnya dengan lugas. Menurutnya, keempat pulau yang dipermasalahkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Besar merupakan wilayah sah milik Aceh.
“Tidak perlu dibahas untuk dikelola bersama. Itu wilayah kita, milik kita, dan kita punya dasar hukum serta sejarah yang kuat,” ujar Mualem.
Ia menegaskan bahwa keberadaan pulau-pulau tersebut dalam wilayah Aceh telah diakui sejak lama, baik secara administratif, historis, maupun dari sisi geografis dan demografi penduduk.
“Sudah seharusnya pulau-pulau itu tetap berada di bawah pemerintahan Aceh. Kami tidak akan menyerahkan hak itu begitu saja,” tambahnya.
Mualem juga menyampaikan rencana strategis untuk membawa persoalan ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu dekat. Agenda ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada 18 Juni 2025 mendatang sebagai langkah lanjutan untuk menyampaikan keberatan resmi.
“Langkah pertama yang kita ambil adalah pendekatan persuasif secara kekeluargaan, administratif, dan juga politik,” jelasnya kepada media.
Meski tidak secara rinci mengungkapkan isi keberatan yang akan diajukan, Mualem menekankan bahwa seluruh dokumen dan bukti telah disiapkan untuk memperkuat posisi Aceh.
“Hak administratif, sejarah, penduduk, dan letak geografis semuanya berpihak pada Aceh. Itu akan menjadi dasar kuat kami dalam mempertahankan hak ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebelumnya menyebut keempat pulau tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, ajakan untuk mengelola bersama pulau-pulau tersebut belum mendapatkan respons positif dari pemerintah Aceh. (Red)