Denpasar | AndoraNews: 2 September 2025 — Forum Warga Setara (ForWaras) bersama puluhan organisasi dan individu mengecam pernyataan bernuansa rasis yang dilontarkan Gubernur Bali I Wayan Koster dan Karo Ops Polda Bali Kombes Pol Soelistijono pasca demonstrasi warga pada 30 Agustus 2025. Forwaras
Dalam pernyataannya, ForWaras menilai komentar pejabat publik tersebut berbahaya karena memecah solidaritas warga, mengaburkan substansi tuntutan demokratis, sekaligus berpotensi melegitimasi tindakan represif aparat.
Aksi demonstrasi di Bali sendiri digelar sebagai ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dinilai menyengsarakan rakyat. Di antaranya kenaikan tarif pajak hingga 3.569 persen di Badung melalui Perbup Nomor 11 Tahun 2025, buruknya manajemen sampah, kemacetan, alih fungsi lahan pertanian untuk pariwisata, serta tingginya biaya hidup yang tidak sebanding dengan upah pekerja.
Namun, alih-alih mendengarkan aspirasi warga, sejumlah pejabat publik justru mengaitkan aksi dengan isu identitas. Koster menyebut sebagian besar peserta aksi yang diamankan bukan ber-KTP Bali, sementara Soelistijono menyinggung bahwa para demonstran “bukan orang Bali jika dilihat dari namanya”.
“ForWaras menegaskan bahwa pernyataan seperti itu bertentangan dengan Pancasila, melanggar prinsip kesetaraan warga negara, dan berpotensi menimbulkan diskriminasi serta konflik horizontal,” demikian bunyi sikap resmi ForWaras.
Lebih jauh, ForWaras mendesak:
Kompolnas dan Propam Polri untuk memeriksa serta memberi sanksi terhadap Karo Ops Polda Bali dan jajaran aparat yang terlibat;
Ombudsman RI untuk melakukan pemeriksaan maladministrasi terhadap Gubernur Bali dan Karo Ops Polda Bali;
Pemerintah pusat dan DPR untuk menghentikan sikap anti kritik serta memastikan kebebasan berpendapat warga negara.
ForWaras juga mengingatkan bahwa sejarah perjuangan rakyat Bali penuh dengan semangat melawan ketidakadilan tanpa sekat identitas, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai peristiwa puputan melawan kolonialisme.
“Rakyat Bali dan seluruh Indonesia harus memperkuat solidaritas untuk melawan rasisme dan politik pecah belah. Suara rakyat adalah suara keadilan,” tutup pernyataan itu.
Pernyataan bersama ini ditandatangani oleh 46 organisasi dan individu, termasuk YLBHI-LBH Bali, Komunitas Taman 65, Koalisi Berhak Bergerak, KIKA Bali, Women’s March Jakarta, hingga akademisi dan advokat independen.
