Jakarta | AndoraNews : Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pertamanya pada 15 Agustus 2025 menegaskan perang terhadap korupsi dan mafia pangan. Ia menyebut pemerintah telah berhasil menghemat lebih dari 300 triliun rupiah (sekitar US$18,5 miliar) dari potensi kebocoran anggaran. Angka ini mencakup penghematan dari perjalanan dinas pejabat hingga kebutuhan rutin kantor yang sebelumnya rawan diselewengkan seperti dilaporkan oleh AP News. Korupsi
Presiden memperkenalkan istilah “serakahnomics” untuk menggambarkan praktik manipulasi pangan yang dilakukan oleh oknum yang menimbun dan mengatur harga demi kepentingan pribadi. Menurut data pemerintah yang dikutip AP News, praktik ini merugikan negara hingga US$6,1 miliar per tahun.
Wawancara dengan Pejabat dan Pakar
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang ditemui usai sidang mengatakan, “Instruksi Presiden jelas, kita harus melawan para penimbun dan pelaku kartel pangan. Saat ini kami menyiapkan regulasi baru agar distribusi beras lebih adil dan harga bisa dijangkau masyarakat kecil.”
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Bivitri Susanti, menilai langkah Presiden perlu diikuti konsistensi aparat hukum. “Masalah terbesar selama ini adalah mafia yang punya backing kuat. Kalau Presiden serius, harus ada transparansi dalam penegakan hukum agar kepercayaan publik tumbuh,” ujarnya.
Di sisi lain, seorang pedagang beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, mengatakan kepada wartawan, “Kami berharap kebijakan ini benar-benar membantu pedagang kecil. Jangan sampai hanya menghantam kami yang di bawah, sementara pemain besar tetap bebas.”
Target Mafia Sumber Daya Alam
Tidak hanya pangan, Prabowo juga mengumumkan langkah tegas terhadap mafia sumber daya alam. Dalam pidato yang dilaporkan oleh Reuters, ia menyebut bahwa pemerintah menemukan 3,7 juta hektare perkebunan sawit ilegal. Dari jumlah itu, 3,1 juta hektare sudah berhasil diambil alih dengan bantuan militer.
Lebih jauh, Presiden menegaskan akan menyita aset perusahaan pertambangan ilegal yang jumlahnya mencapai lebih dari 1.000 operasi. Menurut Reuters, pemerintah juga tengah menerapkan aturan antimonopoli bagi penggilingan beras besar agar tidak ada lagi praktik kartel.
Ringkasan Kebijakan
Isu Tindakan Pemerintah
- Korupsi birokrasi : Penghematan 300 triliun rupiah dari kebocoran anggaran
- Mafia pangan : Kampanye “serakahnomics”, regulasi distribusi beras
- Mafia sawit & tambang: Penyitaan 3,1 juta hektare lahan, 1.000 operasi tambang
- Monopoli pangan : Izin ketat bagi penggilingan beras besar
Pidato Presiden Prabowo ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. Menurut AP News, langkah tersebut menjadi pesan kuat bahwa pemerintah tidak akan lagi mentolerir praktik penyalahgunaan kekuasaan. Sementara Reuters menekankan bahwa kebijakan ini akan berdampak besar bagi industri pangan dan sumber daya alam.
Artikel ini juga diperkuat dengan catatan dari Kompas yang menyoroti pentingnya keterjangkauan pangan sebagai salah satu isu krusial di tengah naik turunnya harga beras di pasar nasional. *
