Bandung | AndoraNews : Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum, baik di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat maupun Kepolisian Daerah (Polda) Jabar, terkait dengan tugasnya dalam penegakan hukum di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat. Apresiasi itu diberikan Anggota Komisi III DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik di wilayah Jabar, yang berlangsung di Mapolda Jabar, Jumat (21/11/2025). Kajati
Kunjungan kerja spesifik ini diselenggarakan dalam rangka pengawasan penegakan hukum terpadu di Provinsi Jabar, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 – 2026.
“Terimakasih Komisi III DPR RI atas apresiasinya,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar, Dr Hermon Dekristo SH MH.
Kajati Jabar Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H. didampingi oleh Wakajati Dr. Taufan Zakaria, S.H., M.H. menyambut kedatangan rombongan dari Komisi III DPR RI dalam acara Kunjungan Kerja Spesifik di Wilayah Jawa Barat. Diikuti juga oleh Asisten pada Kejati Jabar dan Kajari se-wilayah Jabar.
Hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Moh. Rano Alfath, S.H., M.H. Ketua Tim Komisi III DPR RI, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Anggota Komisi III DPR RI, Kapolda Jabar Irjen. Pol. DR. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. beserta jajaran dan Kepala BNN Provinsi Jawa Barat Brigjen Pol M.Arief Ramdhani, S.I.K. beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta memberikan paparan mengenai kinerja dan tantangan yang dihadapi masing-masing instansi dalam menjalankan tugasnya.
Pertemuan ini dinilai penting sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi kinerja lembaga penegak hukum di daerah.
Kajati Jabar dalam acara tersebut memaparkan bagaimana gambaran umum mengenai penanganan perkara oleh Kejati Jabar dalam tiga tahun terakhir.
Selain itu, Kajati Jabar menyampaikan kinerja Kejati Jabar selama ini seperti penuntutan dalam perkara prioritas.
Kajati Hermon Dekristo juga menyampaikan bahwa Kejati Jabar membutuhkan dukungan regulasi dan kebijakan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan efektivitas penuntutan di Jawa Barat.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terjalin kolaborasi dan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum di Jawa Barat dan DPR RI, sehingga terwujudnya harmonisasi dalam upaya menegakkan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. (sri)
