Semarang | AndoraNews: Era digital membawa ledakan informasi yang luar biasa, namun di balik arus informasi yang deras, muncul tantangan besar: maraknya media abal-abal dan penyalahgunaan identitas pers. Hal ini menjadi sorotan penting dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri 2025 yang berlangsung di Akpol Semarang, Selasa (6/5/2025). Pers
Anggota Dewan Pers, Totok Suryanto, menekankan perlunya sinergi kuat antara Polri dan Dewan Pers untuk menangani isu-isu media secara tepat dan profesional. “Kami percaya, jalan terbaik adalah bersinergi. Polri dan Dewan Pers harus satu suara dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mengedukasi publik,” ujarnya.
Totok menyoroti rendahnya pemahaman terhadap Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua lembaga di tingkat kepolisian daerah. “Masih banyak penyidik Polres yang belum memahami isi MoU dan PKS tersebut, padahal ini krusial dalam penanganan kasus yang melibatkan insan pers,” tegasnya.
Ia menggambarkan situasi lapangan yang kini penuh dengan media baru yang muncul secara instan. “Sekarang orang bisa pagi jadi tukang batu, sore sudah punya website berita. Ini realita oversupply media yang perlu disikapi bijak,” ujarnya.
Totok juga memperingatkan bahwa jika penanganan kasus terhadap wartawan dilakukan tanpa koordinasi dengan Dewan Pers, bisa memicu gelombang reaksi dari komunitas pers, bahkan internasional. “Kadang reaksi itu membabi buta. Kalau langsung proses hukum tanpa klarifikasi, ujungnya menyerang institusi seperti Kapolri,” tambahnya.
Ia mencontohkan beberapa kasus sensitif, seperti pembunuhan jurnalis dan kekerasan terhadap keluarga wartawan, yang sempat menimbulkan kehebohan karena kurangnya komunikasi awal.
“Kalau sejak awal kami diajak duduk bersama, mungkin bisa diselesaikan tanpa melebar ke ranah pengadilan,” tuturnya.
Totok menegaskan bahwa komunikasi antara penyidik dan Dewan Pers adalah kunci untuk menghindari miskomunikasi dan menjaga nama baik Polri. Ia pun mendorong agar sosialisasi MoU dan PKS dilakukan lebih masif, baik secara daring maupun langsung, ke seluruh lini humas Polri di daerah.
“Dengan jaringan Polri yang sangat luas, saya yakin implementasi MoU ini bisa maksimal jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh,” pungkasnya optimis. (*)
