Lubuk Sikaping | AndoraNews: Upaya pembukaan akses transportasi yang menghubungkan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) terus dikebut. Guna memastikan sinkronisasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat melakukan kunjungan kerja konsultasi ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pasaman pada Rabu (8/4/2026). Dpdrd
Hadir dalam kunjungan tersebut anggota DPRD Pasbar, Sulaiman, S.Sos, Romi Candra, dan Jekrimen. Fokus utama pembahasan adalah rencana penyambungan ruas jalan Lanai – Batang Kundur yang berbatasan langsung dengan wilayah Pasaman Barat.
Percepatan di Sisi Kabupaten Pasaman
Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui dana APBN tahun anggaran 2026 telah merencanakan pembangunan jalan sepanjang 4 kilometer dan satu unit jembatan gantung di ruas Lanai – Batang Kundur. Proyek dengan estimasi anggaran sekitar Rp20 miliar ini diharapkan menjadi urat nadi baru bagi masyarakat di Nagari Cubadak Barat, khususnya di wilayah Batang Kundur dan Sinuangon.
“Pembangunan ini akan sangat memudahkan mobilitas masyarakat. Namun, agar manfaatnya maksimal sebagai jalur konektivitas antar-kabupaten, diperlukan sinergi dari kedua belah pihak,” ujar perwakilan rombongan dalam diskusi tersebut.
Mendorong Kolaborasi Pasaman Barat
Meski akses di sisi Kabupaten Pasaman segera rampung, tantangan muncul pada sisa ruas jalan sepanjang 7 kilometer yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Pasaman Barat. Jalur ini merupakan kunci untuk menghubungkan akses langsung ke Nagari Rabi Jonggor, Nagari Bahoras, dan Nagari Seberang Kenaikan di Kecamatan Gunung Tuleh.
Sulaiman, S.Sos menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk komitmen legislatif dalam mendorong Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk segera merencanakan penyambungan ruas jalan tersebut.
“Kami mendorong Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar segera menganggarkan dan merencanakan pembangunan jalan sepanjang 7 kilometer di sisi kita. Kolaborasi ini penting agar potensi daerah bisa tergarap maksimal dan akses transportasi masyarakat tidak terputus di perbatasan,” tegas Sulaiman.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Pihak DPRD Pasbar menilai bahwa terbukanya akses konektivitas ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya strategis untuk:
- Mempercepat distribusi hasil tani antar-kecamatan di kedua kabupaten.
- Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi warga di daerah pelosok perbatasan
- Menstimulasi pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Nagari Bahoras dan sekitarnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal koordinasi teknis yang lebih intensif antara dua pemerintah daerah agar akses transportasi Pasaman – Pasaman Barat tidak lagi terkendala oleh batas administratif, melainkan menjadi satu kesatuan jalur ekonomi yang terpadu.(Sapriandi)
