Manado | AndoraNews : Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara (Sulut), Dr H Ferrytass SH MHum Msi Dt Toembidjo, mengungkapkan lima hal penting yang merupakan fondasi kokoh untuk membangun Pemerintahan Daerah yang berintegritas serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Kajati
Hal itu dikatakan Plt Kajati Sulut, Dr H Ferrytass SH MHum Msi Dt Toembidjo, dalam ceramahnya sebagai narasumber pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Tk II Kabupaten Bolaang Mongondow, yang berlangsung di Swissbell Hotel, Manado, Sulut, Kamis (12/11/2026).
Dalam ceramahnya, Ferrytass menjelaskan tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan Anggota DPRD dalam perencanaan, penggunaan hingga pengawasan anggaran yang transparan.
Adapun kelima hal penting yang merupakan fondasi kokoh untuk membangun Pemerintahan Daerah yang berintegritas itu adalah :
Pertama, kewenangan adalah amanah, bukan kesempatan untuk mencari keuntungan.
Kedua, aspirasi rakyat harus dikawal, bukan diperjualbelikan atau dijadikan celah penyimpangan.
Ketiga, pengawasan anggaran harus dimulai sejak tahap perencanaan, bukan hanya ketika anggaran telah dibelanjakan.
Keempat, harus mampu membedakan kesalahan administrasi dengan tindak pidana korupsi. Setiap dugaan harus diuji secara objektif berdasarkan fakta dan hukum.
Kelima, bangun sinergi dengan aparat pengawasan dan aparat penegak hukum tanpa mencampuri kewenangan masing-masing.
Plt Kajati Sulut Dr Ferrytass mengajak seluruh anggota DPRD, jajaran Pemerintah Daerah, aparatur penyelenggara pemerintahan, serta seluruh pemangku kepentingan, untuk menjadikan integritas sebagai landasan dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan.
Ferrytass pun mengajak semua pihak bangun sinergi, bukan untuk saling mengambil alih kewenangan, melainkan untuk saling menguatkan dalam menjalankan tanggung jawab.
Jangan jadikan jabatan sebagai kesempatan mencari keuntungan, tetapi jadikan jabatan sebagai amanah untuk memberikan pengabdian. Jangan jadikan anggaran sebagai objek kepentingan, tetapi jadikan anggaran sebagai instrumen kesejahteraan rakyat. Dan jangan menunggu penyimpangan terjadi untuk mulai bertindak.
“Mari kita bangun budaya pencegahan, transparansi, dan akuntabilitas sejak awal. Karena daerah yang maju bukan hanya daerah yang memiliki pembangunan fisik yang megah, tetapi daerah yang pemerintahannya bersih, pengelolaan anggarannya bertanggung jawab, hukumnya ditegakkan, dan masyarakatnya sejahtera,” tandasnya.
Ia pun mengingatkan bahwa keberhasilan DPRD bukan hanya diukur dari banyaknya Peraturan Daerah yang dibentuk, besarnya anggaran yang disetujui, atau banyaknya program pembangunan yang diperjuangkan.
“Tapi juga dari sejauh mana fungsi pengawasan mampu memastikan uang rakyat digunakan secara benar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.
Pada akhirnya Plt Kajati Sulut Dr Ferrytass menyatakan bahwa integritas adalah fondasi utama Dalam mewujudkan pengawasan yang efektif Dan akuntabel.
Integritas Menjaga Independensi Keputusan;
Akuntabilitas Memastikan Setiap Kewenangan DPRD Dapat Dipertanggungjawabkan Kepada Rakyat.
Pengawasan Yang Berintegritas Menghasilkan APBD Yang Akuntabel Dan Pembangunan Berkualitas.
“Mari Menyatukan Komitmen DPRD, Kejaksaan, Aparat Pengawasan, Dan Masyarakat Untuk Menjaga Setiap Rupiah APBD. Mari jaga APBD, tegakkan hukum, dan pastikan setiap rupiah kembali menjadi manfaat bagi rakyat,” tuturnya. (Daeng)
