Tangerang | AndoraNews: Selama proses penyelesaian lelang berlangsung, aset barang rampasan tetap membutuhkan pengamanan dan pemeliharaan agar tidak rusak atau turun nilai ekonomisnya. Karena itu, pemanfaatan sementara menjadi langkah strategis untuk menjaga kondisi aset sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara. Supardi
Demikian dikatakan Sekretaris Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI, Prof (Assoc) Dr Supardi SH MH, dalam sambutannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) di Trembesi Hotel BSD, Tangerang Selatan.
FGD bertema “Tata Kelola Pemanfaatan Barang Rampasan Negara”, ini berlangsung selama tiga hari, Kamis hingga Sabtu (12–14/11/2026), dengan melibatkan lima narasumber ahli dari Kementerian Keuangan RI.
Dalem FGD ini, BPA Kejaksaan RI mulai mematangkan penyusunan Pedoman Pemanfaatan Barang Rampasan Negara.
Langkah ini diambil guna memastikan aset sitaan dan rampasan tidak terbengkalai, tetap memiliki nilai ekonomis, serta mampu mengoptimalkan penerimaan negara.
Dalam arahannya, Supardi menyoroti bahwa penyelesaian barang rampasan negara kerap memakan waktu, baik karena masih dalam tahap persiapan lelang maupun akibat lelang yang belum laku. Selama masa tunggu tersebut, aset sangat rentan mengalami kerusakan atau penyusutan nilai.
Supardi mewanti-wanti agar skema pemanfaatan ini tidak justru menghambat proses eksekusi akhir aset maupun mengabaikan hak-hak korban.
“Keputusan pemanfaatan harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Setiap rencana harus didukung pertimbangan yang jelas, baik dari aspek hukum, administrasi, maupun manfaat ekonomisnya,” tegasnya.
Tiga Fokus Utama
Untuk menghasilkan aturan yang komprehensif, Sekretaris BPA Supardi menginstruksikan Tim Perumus agar berfokus pada tiga aspek krusial dalam menyusun pedoman, yaitu :
1.Penetapan Kelayakan Aset: Satuan kerja wajib meneliti status hukum, kondisi fisik, hingga menghitung potensi penerimaan dibanding biaya pemeliharaan dan risiko pengembalian aset.
2.Pembagian Kewenangan: Kejelasan peran mulai dari Kejaksaan Negeri (Kejari), Kejaksaan Tinggi (Kejati), BPA, hingga koordinasi dengan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang.
3.Pengakhiran dan Pengembalian: Adanya aturan baku sejak awal perjanjian mengenai tata cara penyerahan kembali, audit kondisi aset, hingga konsekuensi jika mitra wanprestasi.
Ia juga meminta Tim Perumus menelaah secara cermat dasar hukum skema sewa dan usulan Kerja Sama Pemanfaatan Operasional (KSPO) bersama Kementerian Keuangan. Masukan dari satuan kerja di daerah juga dinilai vital agar aturan ini tidak sekadar menjadi teori.
“Pengalaman dan permasalahan yang dihadapi satuan kerja di lapangan perlu menjadi bahan untuk menguji rancangan prosedur ini. Kita ingin pedoman yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar bisa diterapkan secara efektif,” tambahnya.
Targetkan Pedoman Seragam
Sementara itu, Kepala Pusat Penyelesaian Aset pada BPA Kejaksaan RI, Tiyas Widiarto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa FGD ini dirancang untuk menyeragamkan prosedur kerja di seluruh lingkungan Kejaksaan RI.
“Tujuan utama forum ini adalah mendalami dasar hukum tata cara sewa dan kedudukan usulan KSPO, sekaligus merumuskan prosedur yang seragam agar nilai aset tetap terjaga dan potensi penerimaan negara bisa maksimal,” kata Tiyas dalam laporannya.
Tiyas merinci, pada hari pertama peserta mendalami materi mitigasi risiko keuangan, penilaian aset, hingga penyelarasan lelang bersama narasumber Kementerian Keuangan.
Selanjutnya, hari kedua difokuskan pada perumusan ruang lingkup pedoman dan kelengkapan administrasi secara internal, lalu ditutup dengan evaluasi serta penyusunan rencana tindak lanjut pada hari ketiga.
“Di akhir kegiatan nanti, kami menargetkan Tim Perumus sudah menghasilkan rancangan pedoman, alur kerja, hingga format administrasi yang baku. Harapannya, tata kelola barang rampasan negara ke depan jauh lebih profesional, terukur, dan akuntabel,” pungkas Tiyas. (Daeng)
