Surabaya | AndoraNews : Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Agus Sahat Sampe Tua (SST) Lumban Gaol, menegaskan pentingnya membangun budaya sadar risiko (risk aware culture) sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kajati
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Manajemen Risiko yang diikuti pejabat eselon III, IV, dan V di lingkungan Kejati Jatim, yang berlangsung di Aula Sasana Adhyaksa, Senin (30/03/2026).
Menurut Agus Lumban Gaol, penerapan manajemen risiko tidak boleh dipandang sebagai kegiatan tambahan, melainkan harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam setiap proses kerja di lingkungan organisasi.
“Budaya sadar risiko perlu dibangun secara menyeluruh. Koordinasi dan komunikasi risiko juga harus diperkuat, serta diimbangi dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penguatan budaya sadar risiko menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, sekaligus mendorong kinerja organisasi agar lebih terarah dan akuntabel.
Kegiatan ini juga menghadirkan Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Asisten Bidang Pembinaan Kejati Jatim, Dr. Frizkana Meilia, sebagai pemateri. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap aktivitas organisasi.
Mengacu pada standar internasional ISO 31000, pengelolaan risiko dilakukan melalui penyusunan risk register di masing-masing bidang. Proses ini meliputi identifikasi, analisis, hingga evaluasi risiko secara sistematis dan terstruktur.
Frizkana menambahkan, munculnya risiko di luar risk register merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem manajemen risiko yang adaptif dan responsif, didukung dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan tingkat kematangan risiko (risk maturity level).
Dengan penerapan manajemen risiko yang optimal, diharapkan setiap kebijakan dan program kerja dapat berjalan lebih efektif, terukur, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam proses reformasi birokrasi yang terus berkembang.
(C.L)
