Jakarta | AndoraNews : Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. ST Burhanuddin, S.H., M.Hum., secara resmi membuka Forum Literasi Hukum Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) Seri I bertema “Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia”. Kegiatan tersebut digelar di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Jaksa
Forum ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat pemahaman dan wawasan para jaksa dalam menghadapi perubahan sistem hukum pidana nasional yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung menjelaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menjadi tonggak penting dalam perjalanan penegakan hukum di Indonesia.
Menurutnya, perubahan tersebut bukan sekadar pergantian regulasi, melainkan juga transformasi paradigma dalam memandang hukum pidana.
“Era baru ini bukan semata pergantian nomor undang-undang, melainkan pergantian cara berpikir. Hukum pidana kita bergeser dari paradigma pembalasan menuju paradigma yang korektif, rehabilitatif, dan restoratif,” ujar Burhanuddin.
Ia kemudian menguraikan tiga pokok pemikiran penting, yakni wajah baru penuntutan, makna bekerja dalam senyap, serta orientasi pemulihan dalam penegakan hukum.
Keadilan Restoratif dan DPA Jadi Perhatian
Dalam aspek penuntutan, Jaksa Agung menyoroti penguatan keadilan restoratif yang kini memiliki landasan hukum dan dapat diterapkan dalam setiap tahapan penanganan perkara.
Selain itu, terdapat mekanisme Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA), khususnya dalam penanganan perkara pidana korporasi.
Ia mengingatkan bahwa perluasan kewenangan dan kebijaksanaan dalam penegakan hukum harus diikuti dengan tanggung jawab yang lebih besar.
DPA, tegasnya, harus digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, bukan sebagai jalan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.
“Bukan sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban pidana,” tegasnya.
Penerapan mekanisme tersebut juga harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh mengesampingkan pertanggungjawaban pribadi pengurus korporasi.
Bekerja dalam Senyap Bukan Berarti Tertutup
Jaksa Agung turut memberikan penjelasan mengenai filosofi “Work in Silence, Let Success Speak” yang kerap dikaitkan dengan profesionalisme dalam bekerja.
Menurutnya, prinsip tersebut bukan berarti pekerjaan dilakukan secara tertutup, melainkan mengutamakan substansi, hasil kerja, dan pengabdian dibandingkan pencitraan.
“Bekerja dalam senyap berarti menempatkan substansi dan hasil kerja di atas kegaduhan, mengutamakan pengabdian daripada pencitraan. Namun, bekerja dalam senyap bukan berarti bekerja secara tertutup,” jelasnya.
Ia menambahkan, literasi hukum merupakan kompetensi utama yang harus dimiliki setiap jaksa, terutama dalam menyusun surat dakwaan, tuntutan, replik, hingga memori banding.
Burhanuddin juga merujuk standar profesional penuntut umum yang dirumuskan International Association of Prosecutors (IAP). Standar tersebut menekankan bahwa pelaksanaan diskresi penuntutan harus dilakukan seterbuka mungkin dengan tetap menghormati hak individu, memperhatikan kepentingan korban, serta menjunjung objektivitas dan imparsialitas.
Penegakan Hukum Harus Berorientasi pada Pemulihan
Pada aspek pemulihan, Jaksa Agung menegaskan bahwa penanganan kejahatan ekonomi dan korupsi sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku.
Ia mencontohkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Melalui kebijakan tersebut, lebih dari enam juta hektare kawasan hutan telah berhasil dikuasai kembali oleh negara
Namun, menurutnya, penguasaan kembali kawasan hutan baru merupakan sebagian dari pekerjaan. Pemerintah juga harus memastikan lahan tersebut dirawat, dikelola secara bertanggung jawab, dan tidak kembali dikuasai oleh pihak yang sama.
“Menguasai kembali hanyalah separuh pekerjaan. Separuh lainnya adalah memastikan lahan itu dirawat, dikelola secara bertanggung jawab, dan tidak kembali jatuh ke tangan yang sama,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya membedakan kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, dan kerugian ekologis dalam proses penegakan hukum.
Terkait integritas kelembagaan, Burhanuddin menegaskan bahwa Kejaksaan harus menjadi institusi yang berani melakukan pembenahan internal dan tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.
“Tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan di tubuh Kejaksaan,” tegasnya.
Persaja Diminta Jadikan Forum Literasi sebagai Program Berkelanjutan
Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung meminta Persaja agar menjadikan Forum Literasi Hukum sebagai program berkelanjutan.
Ia juga meminta agar hasil diskusi dan berbagai catatan penting dari forum tersebut disampaikan kepadanya sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan di lingkungan Kejaksaan.
“Kejaksaan tidak takut pada kritik yang jujur,” ujarnya.
Ia berpesan agar seluruh jajaran jaksa tetap bekerja dengan tenang, mengedepankan integritas, dan terus menunjukkan hasil nyata melalui pengabdian kepada masyarakat.
Bedah Buku Karya Hinca Panjaitan
Selain forum literasi hukum, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan bedah buku berjudul Jaksa Angsa: Work in Silence karya Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, anggota Komisi III DPR RI.
Jaksa Agung menyampaikan apresiasi atas lahirnya buku tersebut. Menurutnya, karya Hinca mampu menghadirkan perspektif mengenai Kejaksaan secara utuh, baik melalui apresiasi maupun kritik terhadap institusi penegak hukum tersebut.
Hal itu pula yang menjadi salah satu alasan Burhanuddin bersedia memberikan pengantar dalam buku tersebut.
Ia menjelaskan bahwa metafora angsa yang diangkat Hinca mengandung pesan tentang pentingnya ketekunan, solidaritas, dan integritas dalam membangun kekuatan sebuah institusi.
Nilai-nilai tersebut dinilai relevan bagi Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga penegak hukum.
Forum Literasi Hukum Persaja Seri I ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Ketua Komisi Kejaksaan Prof. Pujiyono Suwadi, Wakil Jaksa Agung Prof. Asep N. Mulyana, serta anggota Komisi III DPR RI Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII.
Hadir pula jurnalis Rosiana Silalahi, Guru Besar Universitas Pelita Harapan Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D., serta Guru Besar Universitas Al-Azhar Indonesia Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H.
Melalui forum ini, Persaja diharapkan dapat memperkuat budaya literasi, meningkatkan profesionalisme jaksa, serta mendorong penegakan hukum yang transparan, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan. (Daeng)
