Buntok | AndoraNews: Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Provinsi Kalimantan Tengah, terus berupaya mengatasi dampak musim kemarau dan kekeringan yang menyebabkan sejumlah wilayah mengalami krisis air bersih.
Sebagai langkah penanganan, Pemkab Barito Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyiapkan pembangunan sumur bor berkapasitas besar di sejumlah desa yang mengalami kekeringan. Program tersebut akan dilaksanakan dengan melibatkan TNI.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat perpanjangan status darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan tahap III yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Jumat (2/10/2026) pagi.
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan sekaligus Kepala Dinas PUPR Barsel, Dr. Ita Minarni, ST., MT., mengatakan penanganan krisis air bersih dilakukan melalui dua skema, yakni jangka pendek dan jangka panjang.
“Untuk jangka pendek, saat ini Pemkab Barito Selatan melalui Dinas PUPR Barsel mengirimkan air bersih menggunakan mobil tangki maupun mobil tandon air,” ujar Ita Minarni.
Menurutnya, distribusi air bersih tersebut juga mendapat dukungan dari Polres Barito Selatan dan sejumlah organisasi kemasyarakatan. Pemkab juga berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Barito untuk mempermudah pengadaan dan pendistribusian air bersih kepada masyarakat.
Ia menambahkan, pemerintah daerah masih mengkaji kemungkinan pemberian air bersih secara gratis kepada masyarakat yang berada di wilayah terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Sementara untuk penanganan jangka panjang, Pemkab Barito Selatan akan membangun sumur bor di sejumlah desa yang mengalami kekeringan.
“Tercatat ada sekitar 20 desa yang mengalami kekeringan. Dari TNI juga berjanji akan membantu membangun sumur bor,” kata Ita.
Untuk tahap awal, pemerintah berencana membangun sebanyak 10 sumur bor. Namun, jumlah tersebut masih dapat bertambah dengan melihat perkembangan kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat.
“Untuk tahap awal sebanyak 10 buah. Namun kita lihat lagi perkembangannya. Karena memang masih banyak desa-desa yang membutuhkan, maka kita tambah lagi jumlah sumur bor,” jelasnya.
Sumur bor tersebut nantinya tidak hanya berupa titik pengeboran air, tetapi akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa tower, tandon air, kran air, serta mesin pompa. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh air bersih.
Ita menjelaskan, pembangunan sumur bor membutuhkan kajian terhadap kondisi air tanah karena pengeboran akan dilakukan pada kedalaman tertentu. Untuk menentukan lokasi dan kedalaman sumber air, pihaknya akan memanfaatkan alat geolistrik milik TNI.
“Karena sumur bor yang dibangun tentunya dalam kondisi yang dalam, maka kita akan menggunakan alat geolistrik dari Pangdam TNI untuk mendeteksi air tanah, di kedalaman berapa adanya,” ungkapnya.
Dengan teknologi tersebut, pemerintah dapat mengetahui lokasi serta kedalaman sumber air tanah yang potensial untuk dijadikan sumber air bersih.
“Artinya dengan alat itu dapat diketahui di mana saja dan di kedalaman berapa saja ada mata airnya. Karena saat ini musim kemarau, jadi kita benar-benar memilih sumur bor dengan kapasitas besar, sehingga benar-benar dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan air bersih,” tambah Ita.
Setelah pembangunan selesai, pengelolaan sumur bor tersebut nantinya akan diserahkan kepada pemerintah desa agar dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
Untuk tahap awal, pembangunan 10 sumur bor akan diprioritaskan di wilayah yang mengalami kekeringan, khususnya Kecamatan Gunung Bintang Awai.
“Kita membuat 10 sumur bor dulu, dan di daerah yang alami kekeringan di Kecamatan Gunung Bintang Awai,” ujar Ita.
Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya baru menerima laporan mengenai krisis air bersih di Dusun Simpang Telo. Pemkab kemudian berkoordinasi dengan Dandim untuk menempatkan satu titik sumur bor di wilayah tersebut.
Selain pembangunan sumur bor, pemerintah daerah juga akan melihat perkembangan kondisi di lapangan untuk menentukan kebutuhan pembangunan kolam penampung air serta kemungkinan penambahan titik sumber air permanen sesuai kebutuhan masyarakat.
Rapat perpanjangan status darurat bencana karhutla dan kekeringan tahap III tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, para asisten, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, serta sejumlah undangan lainnya.
