Dharmasraya | AndoraNews: Aksi damai ratusan warga Jorong Durian Simpai dan Jorong Koto Baru, Nagari Koto Nan IV Dibawah, Kecamatan Sembilan Koto, berlangsung tertib saat mereka menyampaikan aspirasi kepada pihak PT. Bukit Raya Mandiri (BRM) pada Jumat siang (23/5/2025). Massa yang berjumlah sekitar 200 orang itu menuntut kejelasan atas lahan seluas 550 hektare yang dinilai belum dikembalikan oleh perusahaan. Kapolres
Pengamanan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Dharmasraya, AKBP Purwanto Hari Subekti, S.Sos., dengan dukungan personel gabungan dari Polres dan Polsek Pulau Punjung, termasuk pasukan Dalmas dan tim negosiasi. Turut hadir pula Danramil dan sejumlah tokoh masyarakat dalam proses pengawalan dan mediasi.
Massa bergerak menuju area operasional PT. BRM di Jorong Lubuk Mansagu sekitar pukul 14.15 WIB. Di lokasi, para perwakilan aksi seperti Aidil Fitri Dt. Pangulu Bosau dan Sahlil Dt. Bagindo Rajo memimpin orasi damai dengan menyuarakan tuntutan agar lahan tersebut segera dikembalikan kepada masyarakat adat.
Menanggapi aspirasi warga, perwakilan Humas PT. BRM, Wahyudi, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat mengambil keputusan saat itu juga dan akan meneruskan tuntutan masyarakat kepada manajemen pusat.
Sebagai bentuk tekanan, massa menyampaikan bahwa mereka akan menghentikan seluruh aktivitas operasional PT. BRM dan mitra kontraktornya sementara waktu. Mereka juga berencana melakukan inspeksi lapangan pada Sabtu (24/5/2025), dan jika masih ditemukan aktivitas, maka akan dilakukan penghentian secara langsung oleh warga.
Guna mencegah potensi eskalasi, Polres Dharmasraya telah menyiapkan strategi lanjutan berupa penguatan komunikasi dengan tokoh adat, mendorong jalur mediasi, serta menyiagakan personel tambahan.
AKBP Purwanto Hari Subekti menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan mengedepankan solusi damai.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk tetap tenang dan menyelesaikan persoalan melalui dialog. Polri hadir untuk menjaga agar situasi tetap kondusif,” ujar Kapolres.
Langkah ini menjadi bukti komitmen aparat dalam meredam konflik agraria secara damai sekaligus melindungi hak-hak masyarakat setempat. (*)
