Bali | AndoraNews: 2 September 2025 Isu mengenai “krisis kepercayaan publik” yang belakangan digaungkan sebagian akademisi dinilai tidak sepenuhnya tepat. Narasi tersebut dinilai lebih sebagai framing politik ketimbang cerminan realitas di masyarakat. Pemerintah
Guru Besar ASEAN University International, Kuala Lumpur, Prof. Dr. Werdhi Sutisari, S.H., M.H., Ph.D, yang akrab disapa Tisa, menegaskan bahwa kehidupan rakyat Indonesia secara umum tetap berjalan normal. Pasar, sekolah, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat berlangsung tanpa gangguan berarti.
“Menilai situasi ini sebagai krisis jelas berlebihan. Mayoritas masyarakat tetap berharap suasana kondusif dan stabil,” ujar Tisa dalam keterangannya, Senin (2/9).
Demonstrasi Tak Mewakili Semua
Menurutnya, aksi demonstrasi yang terjadi belakangan tidak bisa dianggap sebagai representasi suara seluruh rakyat. Kericuhan yang menimbulkan korban jiwa juga bukan kehendak pemerintah, melainkan akibat provokasi pihak tertentu. Pemerintah, kata Tisa, justru tengah melakukan evaluasi agar peristiwa serupa tidak terulang.
Program Pro-Rakyat Tetap Jalan
Ia juga membantah tudingan bahwa kebijakan negara tidak berpihak pada rakyat. Sejumlah program, seperti stabilisasi harga pangan, penyaluran bantuan sosial, peningkatan gaji ASN, hingga pembangunan infrastruktur, disebut tetap berjalan. Reformasi birokrasi pun bukan sekadar wacana, melainkan agenda yang sedang dijalankan.
Soal RUU Prioritas
Menanggapi desakan akademisi agar Presiden segera mengesahkan sejumlah RUU, Tisa menegaskan bahwa semua regulasi harus melalui mekanisme DPR. “Presiden tidak bisa serta-merta menerbitkan undang-undang. Beberapa RUU yang disebutkan sudah masuk Prolegnas dan tengah dibahas bersama DPR,” jelasnya.
Gestur Politik Presiden
Langkah Presiden mencabut tunjangan DPR menurut Tisa juga bukan sekadar simbol politik. Ia menilai kebijakan itu sebagai sinyal kuat keberpihakan kepada rakyat dan bentuk komitmen untuk menekan pemborosan anggaran.
Akuntabilitas Pemerintah
Tisa menolak tudingan bahwa pendekatan pemerintah bersifat koersif. Menurutnya, aparat keamanan mendapat arahan tegas untuk menjunjung tinggi HAM. Jika ada pelanggaran prosedur, mekanisme penegakan hukum tetap berjalan.
DPR Diminta Introspeksi
Lebih jauh, Tisa menekankan perlunya DPR melakukan introspeksi. Sebagai lembaga yang dipilih rakyat, DPR memiliki tanggung jawab moral untuk meredam keresahan publik dan menjaga komunikasi politik. “Jangan sampai kegaduhan politik justru dibebankan sepenuhnya kepada Presiden,” tegasnya.
Narasi Sejuk
Di tengah dinamika politik, Tisa mengajak semua pihak berhati-hati dalam membangun narasi. Menurutnya, bangsa ini justru membutuhkan narasi yang menyejukkan, bukan provokasi yang memperlebar jurang antara rakyat dan pemimpinnya.
“Pemerintah tetap fokus bekerja, melaksanakan program pro-rakyat, dan memperbaiki tata kelola negara. Inilah yang harus kita dukung bersama,” pungkasnya.
