Jakarta | AndoraNews: Penguatan pengawasan Dana Desa menjadi sorotan utama dalam pelantikan Dr Masyhudi SH MH sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Senin (23/02/2026), di Jakarta. Kemendes
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, itu dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kinerja serta pakta integritas bagi Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Administrator di lingkungan kementerian.
Dalam sambutannya, Yandri menegaskan bahwa besarnya alokasi Dana Desa dan banyaknya program strategis pemerintah yang kini menyasar hingga ke tingkat desa menuntut sistem pengawasan yang semakin kuat, profesional, dan berintegritas.
“Kita butuh pengawasan hebat dan kuat di Kemendes. Desa kita banyak, dana desa besar, ada program Koperasi Desa Merah Putih. Hari ini program Bapak Presiden menyasar ke desa. Kami, saya sama Pak Wamen mohon dukungan Bapak Ibu untuk terus melakukan yang terbaik di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,” tegas Yandri dalam acara yang turut dihadiri Wakil Menteri Desa, Ahmad Riza Patria.
Menurutnya, pengawasan internal yang solid bukan hanya untuk memastikan program berjalan sesuai aturan, tetapi juga sebagai langkah preventif mencegah potensi penyimpangan sejak dini. Ia menilai, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan Dana Desa dan berbagai program pembangunan desa lainnya.
Dr Masyhudi yang kini resmi menjabat sebagai Irjen Kemendes PDT diharapkan mampu memperkuat fungsi audit, evaluasi, serta pengawasan internal secara menyeluruh. Peran Inspektorat Jenderal dinilai sangat strategis dalam memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.
“Kemendes tugasnya banyak sekali dari Bapak Presiden dengan Asta Cita keenam. Maka perlu tim yang kompak, perlu kebersamaan, perlu keguyuban kita semua. Waktu terus berjalan, tanggung jawab terus menanti. Maka untuk menunaikan kewajiban itu perlu keikhlasan hati Bapak Ibu,” ujar Yandri.
Ia juga memastikan seluruh mekanisme di Kemendes PDT berjalan terbuka dan bebas dari praktik pungutan liar. Pengawasan akan dilakukan secara ketat guna menutup celah penyalahgunaan kewenangan di semua lini.
Dengan penguatan fungsi Inspektorat Jenderal di bawah kepemimpinan Dr Masyhudi, Kemendes PDT menargetkan tata kelola pembangunan desa yang semakin bersih, profesional, dan akuntabel, sejalan dengan agenda prioritas pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa serta pengentasan daerah tertinggal.
