MEDAN | AndoraNews: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola keuangan dengan meraih Penghargaan Peringkat III Terbaik Kategori Pelaksanaan APBN Satuan Kerja (Satker) Mitra KPPN Medan II. Penghargaan ini sebagai bukti komitmen Kejati Sumut mengutamakan tata kelola keuangan negara menjunjung tinggi transparansi, akuntabel, profesional dan berkualitas.
Penghargaan diserahkan dalam acara penganugerahan yang berlangsung di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (29/06/2026).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Medan II, Sondang Rotua Sihaloho, kepada Kepala Sub Bagian Keuangan Kejati Sumut, Heryanto Siagian, SH., MH, yang hadir mewakili institusi.
Asisten Pembinaan (Asbin) pada Kejati Sumut, Herlina Setyorini SH MH, mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut, Muhibuddin, mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Menurutnya, Kejati Sumut terus berupaya melaksanakan pengelolaan anggaran secara optimal dengan berpedoman pada seluruh ketentuan dan regulasi pemerintah, sehingga setiap pelaksanaan anggaran dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kejati Sumatera Utara untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Acara penganugerahan turut dihadiri para pimpinan instansi dan satuan kerja mitra KPPN Medan II, pejabat KPPN Medan II, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya.
Kejati Sumut menilai penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pada pelaksanaan anggaran Semester II Tahun Anggaran 2025.
Prestasi ini sekaligus memperkuat komitmen Kejati Sumut untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, serta mendukung terciptanya pengelolaan APBN yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
