Jakarta | AndoraNews: Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali mendorong jajarannya di daerah, baik yang bertugas di Kejaksaan Tinggi (Kejati) maupun di Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk berani mengambil bagian dalam menangani perkara-perkara korupsi strategis secara profesional dan bertanggung jawab. Jaksa
“Guna pemerataan penanganan korupsi agar tidak lagi terpusat di Kejaksaan Agung semata,” ujar Jaksa Agung Burhanuddin saat melantik 16 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan 18 pejabat eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung), yang berlangsung di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Selasa (11/08/2026).
Mereka yang dilantik, antara lain adalah : Dr Siswanto SH MH menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Sesjampidmil) Kejagung, Prof (Assoc) Dr Supardi SH MH sebagai Sekretaris Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung, Dr Sila Haholongan Pulungan SH MHum menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Sesjamdatun) Kejagung, Dr Sutikno SH MHum sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jakarta, Dr Teguh Darmawan SH MHum menjadi Kajati Jawa Barat (Jabar), Dr Nurcahyo SH MHum sebagai Kajati Sumatera Selatan (Sumsel), Saiful Bahri Siregar SH MH menjadi Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, dll.
Jaksa Agung secara khusus juga meminta para pejabat baru segera memberi perhatian serius terhadap penanganan perkara-perkara yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas maupun berdampak besar terhadap keuangan dan perekonomian negara.
Selain itu Jaksa Agung mengarahkan para Kajati yang baru agar segera beradaptasi dan mengidentifikasi dinamika permasalahan di wilayah kerja masing-masing secara cepat, tepat, dan proporsional.
Dia pun menyerukan penegakan hukum di daerah dilakukan secara senyap, tenang, terukur dan tanpa menimbulkan kegaduhan yang kontraproduktif.
“Karena para Kajati cerminan dan representasi institusi Kejaksaan di daerah,” kata Jaksa Agung.
Selain itu dia menginstruksikan para Kajati untuk membangun sinergi yang solid bersama dengan unsur dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) demi menjaga stabilitas wilayah tanpa mengorbankan independensi institusi.
“Transparansi publik juga harus diperkuat melalui publikasi capaian kinerja secara aktif dan berkelanjutan.
Dari sisi internal, pengawasan melekat (Waskat) wajib ditingkatkan secara ketat, agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang.
Dan setiap indikasi pelanggaran harus ditindak tegas secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Para pejabat di daerah pun dituntut senantiasa menjaga keteladanan integritas diri serta keluarga melalui pola hidup yang sederhana, tegas, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Dibagian lain Jaksa Agung kepada para Pejabat Eselon II di lingkungan Kejagung yang baru, menekankan untuk segera mempelajari dan menguasai seluruh tugas, fungsi, serta kewenangan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dia menambahkan karena Kejagung sebagai pusat perumusan kebijakan dan pengendali pelaksanaan tugas secara nasional, pemahaman yang komprehensif dari pejabat baru sangat diperlukan agar penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia berjalan seragam, konsisten, dan berkualitas.
“Segera juga evaluasi menyeluruh terhadap kinerja di satker masing- masing untuk memetakan kekuatan dan kelemahan yang ada sebagai dasar perumusan strategi yang terintegrasi. Sinergi dan komunikasi yang terbuka antar bidang juga harus diperkuat guna mencegah tumpang tindih kewenangan serta mempercepat penyelesaian tugas,” ujarnya.
Jaksa Agung juga menyoroti dinamika organisasi dimana momen pelantikan terbilang sangat istimewa karena berlangsung di saat Kejaksaan sedang berada dalam masa ujian, bukan dalam kondisi dipuji
Oleh karena itu dia menginstruksikan seluruh pejabat baru untuk segera mencurahkan segenap tenaga, pikiran, dan kemampuan terbaik guna memulihkan marwah institusi serta memperkuat kembali kepercayaan publik.
