Padang | AndoraNews: Jalan baru pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan kembali dibuka. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang menjadi tempat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Barat. Lapas
Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi warga binaan sekaligus mendorong Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan menjadi ruang pengembangan keterampilan dan industri kreatif. Harapannya, warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga mendapatkan bekal untuk menjadi pribadi yang kreatif, produktif dan mandiri setelah kembali ke tengah masyarakat.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama antara BPVP Padang dan Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat. Sinergi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi warga binaan melalui pelatihan vokasi yang memiliki manfaat nyata dan berpotensi dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi.
Kalapas Perempuan Kelas IIB Padang, Susi Andriany Pohan, A.KS., S.Sos., M.Si., menjadi tuan rumah kegiatan. Agenda tersebut turut dihadiri jajaran pemasyarakatan dan pihak pelatihan vokasi.
Rangkaian kegiatan diawali dengan transit di Ruang Kunjungan sambil menikmati makanan ringan. Para tamu kemudian menuju ruang pembinaan dan disambut penampilan tari nasional oleh warga binaan Lapas Perempuan Padang.
Di ruang pembinaan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS. Dokumen kerja sama tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat pelaksanaan pelatihan vokasi dan keterampilan bagi warga binaan melalui kolaborasi antara jajaran pemasyarakatan dan lembaga pelatihan.
Usai penandatanganan, rombongan meninjau langsung sejumlah kegiatan pembinaan kemandirian. Salah satunya pelatihan hidroponik yang memberikan pengalaman kepada warga binaan dalam memanfaatkan lahan sekaligus mengenal teknik pertanian sederhana yang berpotensi dikembangkan secara produktif.
Rombongan juga melihat kegiatan pembuatan kue dan jajanan pasar. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa keterampilan yang diperoleh selama menjalani pembinaan dapat menjadi modal untuk menciptakan peluang ekonomi setelah warga binaan menyelesaikan masa pidananya.
Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, A.Md.IP., S.Sos., M.AP., hadir bersama jajaran pemasyarakatan. Turut hadir Kepala Lapas Kelas IIA Muaro Padang Ronaldo Devinci Talesa, A.Md.IP., S.H., M.H., serta Kepala Rutan Kelas IIB Anak Air Padang Mai Yudiansyah.
Kunrat mengatakan, jajaran pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan terbaik kepada warga binaan. Menurutnya, pembinaan tidak hanya berkaitan dengan kepribadian, tetapi juga keterampilan yang dapat menjadi bekal ketika mereka kembali ke masyarakat.
“Jumlah warga binaan kita sekitar 6.500 orang. Tentunya kami sebagai jajaran pemasyarakatan akan berusaha memberikan yang terbaik untuk pembinaan warga binaan. Ada pembinaan kepribadian dan ada pembinaan keterampilan,” ujar Kunrat.
Ia menjelaskan, pembinaan kepribadian telah dilakukan melalui berbagai program, termasuk kegiatan pesantren dan kerja sama dengan sejumlah pihak. Sementara itu, kerja sama dengan balai pelatihan vokasi dinilai menjadi salah satu program penting dalam memberikan keterampilan praktis kepada warga binaan.
“Kegiatan ini memberikan bekal keterampilan kepada warga binaan untuk kehidupan mereka nanti setelah kembali. Kami bekali mereka dengan ijazah, kami bekali dengan kegiatan pesantren dan sekarang kami bekali dengan keterampilan,” katanya.
Kunrat berharap kerja sama dengan BPVP Padang tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan dan memberikan manfaat bagi warga binaan.
“Harapan kami kerja sama ini betul-betul diimplementasikan, betul-betul dilaksanakan dan menjadi bekal mereka agar paling tidak mampu menolong dirinya sendiri,” tegasnya.
Menurut Kunrat, keterampilan tersebut diharapkan dapat membantu warga binaan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas serta mencegah mereka kembali melakukan pelanggaran hukum.
“Sehingga warga binaan ini juga tidak mengulangi lagi tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Mereka bisa kembali ke masyarakat dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Kerja sama lintas lembaga ini sekaligus memperlihatkan bahwa proses pemasyarakatan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dalam tindak lanjut koordinasi tersebut, sebanyak 13 UPTD Balai Latihan Kerja di berbagai wilayah Sumatera Barat tercantum sebagai bagian dari jaringan pelatihan yang dapat mendukung pengembangan kompetensi warga binaan.
Bagi warga binaan, pelatihan vokasi memiliki makna lebih luas daripada sekadar mengisi waktu selama berada di dalam lapas. Keterampilan yang diperoleh dapat menjadi modal untuk membangun kepercayaan diri, mencari pekerjaan maupun membuka peluang usaha setelah kembali berkumpul bersama keluarga.
Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, rombongan kembali menuju Ruang Kunjungan untuk mengikuti ramah tamah dan makan siang. Kegiatan tersebut menjadi penutup agenda yang sejak awal tidak hanya mempertemukan dua institusi, tetapi juga memperlihatkan secara langsung proses pembinaan kemandirian yang tengah berjalan di Lapas Perempuan Padang.
Penandatanganan PKS yang berlangsung pada Kamis, 20 Agustus 2026, tersebut menjadi langkah konkret dalam memperkuat pembinaan berbasis keterampilan. Lebih dari sekadar seremoni, kerja sama ini membawa harapan agar warga binaan memiliki kemampuan yang dapat digunakan untuk menata kembali kehidupan setelah menyelesaikan masa pidana.
Pada akhirnya, keberhasilan pemasyarakatan bukan hanya diukur dari berakhirnya masa pidana. Ada harapan yang lebih besar: warga binaan dapat keluar dengan keterampilan, keberanian dan kemampuan untuk berkarya sehingga mampu kembali menjadi bagian yang produktif di tengah masyarakat.
Pembinaan yang membuka akses terhadap keterampilan dan produktivitas menjadi salah satu fondasi penting pemasyarakatan yang lebih humanis. Dari ruang pembinaan di dalam lapas, warga binaan dipersiapkan untuk membuka jalan baru menuju kehidupan yang lebih mandiri ketika waktunya kembali ke masyarakat.
